Mantap Praja dan Rahsa Keadilan Pilkada

PENGAMANAN Pilkada lewat operasi “Mantap Praja” di tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota di Indonesia sukses digelar. Kapolri dengan lugas tegas mengatakan di depan Komisi m DPR (Rabu 22/2/2017): Dan dalam konteks itu beliau mengingatkan: “Kami melakukan conditioning pengamanan bukan conditioning memenangkan pasangan tertentu”.

Hal mana berhasil mengamankan proses pencoblosan 15 Februari di seluruh penjuru tanah air. Namun jajaran Polri tetap waspada dan mengantisipasi kerawanan pada masa penghitungan suara. Teristimewa pontesi dan aksi kekerasan pada pada beberapa daerah di negri ini,, yang memperlihatkan fenomena ketidakpuasan dan kegaduhan politik di antara warga pemilih akibat adanya dugaan penipuan dan menguatnya nafeu kekerasan.

Tulisan berikut mencoba menelisik makna filosofis mantap praja dan rasa keadilan dan diakhiri dengan pertanyaan kecfl yang dimodifikasi dari seorang penyair dunia yang bemama Bertold Biecht “Buat Mereka yang tergoyah” Mantap Praja “Praja” adalah kata Jawa Kuno yang menunjuk pada energi pengertian yang berpusat pada ‘anak tanah’, ‘pribumi’, ”rakyat’, dan ”kerakyatan’. Dalam tradisi kepemimpinan Katolik di Indonesia kata dahsyat ini juga digunakan sebagai indentitas bagi para “pastor pribumi” yang tidak rangkap tugas dan panggilan sebagai para biarawan yang transnasional yang boleh bekerja di seluruh penjuru bumi.

Dengan demikian, Polri yang “mantap praja” adalah Polri yang mantap menyadari jatidirinya sebagai anak kandung pribumi NKRI, yang terpanggil untuk serius merawat ketertiban hidup rakyat dalam negri fnagi tana’), dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan sumber nilai dan hukum dasar Pancasila dan UUD 45.

Hal mana diaktualkan dalam dan melalui kode etik dan kode perilaku kepolisiannya yang selaras ruang, waktu, relasi, posisi, dan disiplin ke-wenangannya. Mereka didoakan untuk mantap ada dan menjadi bayangkara Negara, yang sadar berasal dari rakyat dan mengabdi untuk membela damai sejahtera, keadilan dan kebenaran, dan sukacita kemanusiaan Nusantara, sebagaimana dirayakan dalam pesta demokrasi Pilkada.

Proses Pilkada dan hasil pesta demokrasi Pilkada tidak selalu berjalan sesuai dengan ‘rasa keadilan’ (sensus justitia) yang berlaku universal Karena itu ada potensi kerawanan dan realitas konfliktif di tengah rakyat yang berbeda pilihan politiknya. Hal mana mempengaruhi kelezatan buah Pilkada dan pemenuhan janji politik dari pasangan yang terpilih untuk memimpin negri.

Dalam konteks seperti ini, terisitime-wa adanya fakta kecurangan, kiranya kita patut mendukung himbauan Kapolri di atas yaitu: “Kalau tidak puas gunakan jalur hukum ke MK”. Apa yang telah diputuskan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) tentang hasil Pilkada itu wajib dikawal oleh Polri dan diterima oleh seluruh komponen gatra bangsa. Polri melakukan aksi afirmasi berbasis komitmennya pada  hukum dalam pesta demokrasi Pilkada.

dok.chandraekajaya

Rahsa Keadilan

Rasa atau rahsa dalam perspektif filsafat Jawa (Sindhunata, 2001) dominan terkait dengan tenunan dimensi afektivitas dalam jati diri insani yang menerima dengan pasti kebenaran (dimensi intelektualitas) dari sesuatu. Dalam dunia pendidikan, konsep rahsa ini terkesan mirip dengan pandangan filsuf John Henry Newman tentang illative sense yaitu ‘rasa pengenalan yang mencerahkan’ (illuminasi) tentang sesuatu, baik menyangkut kekurangan dan kelebihan, kelemahan dan kekuatan dari sesuatu, d 11, yang mengadaikan adanya kemungkinan dan batas-batas ruang lingkup perspektif dan perwujudannya.

Semacam “phronesis” sebagaimana diwartakan Aristoteles, yakni sebentuk kebijaksanaan, yang di satu sisi mengakui keterbatasan pengetahuan kita tentang sesuatu dan di sisi yang lain kita memperoleh kepastian (pencerahan) tentang kebenaran real tentang sesuatu dari aspek tertentu, yang ada dalam ruang lingkup terbatas tersebut Dalam dan melalui ruang lingkup itu manusia memiliki rasha tentangnya. Orang Bajawa/NageKeo/ Ende Lio bilang:

“Ja’o rasha” Bagaimana hal itu diterapkan dalam konteks “rasa keadilan” dalam pesta demokrasi Pilkada di NKRI? Dalam refleksi Ja’o, penilaian tentang rahsa keadilan itu sebaiknya mempertimbangkan perspektif  ruang lingkup keadilan dari para pihak yang terlibat aktif dalam tindakan demokrasi Pilkada itu. Secara akderrak sekurang-kurangnya ada lima jenis ruang lingkup keadilan. Yaitu (1) keadilan distributif (ketepatan pembagian); (2) keadilan komutatif (kesamaan kesempatan); (3) keadilan hukum (kesamaan perlakuan hukum/aturan); (4) keadilan prosedural (kesamaan pelaksanaan pro-sedural); dan keadilan sosial (terkait dengan kesamaan status sosial berasis status personal).

Dalam konteks NKRI dewasa ini, sumber nilai dan penilaian bersama bagi seluruh rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk semua jenis keadilan itu adalah nilai Pancasila dan UUD 45 yang telah diamandemen. Karena itu pemahaman dan perjuangan yang terkait dengan rahsa keadilan distributif, rasa keadilan komutatif, rasa keadilan hukum, rasha keadilan prosedural, dan rasha keadilan sosial yang dikawal Polri dalam Pilkada itu, sepatutnya tidak dimaknai dengan sumber nilai yang lain, seperti nilai etnik Anda dan nilai agama Anda. Aneh tapi nyata, karena masih saja ada saudara sebangsa (Parpol dan DPR), yang dalam konteks demokrasi Pilkada, gemar menikmati politisasi, komersialisasi, dan vulgarisasi nilai agama dan etiniknya di pentas peradaban Indonesia Raya.

Ayat-ayat tuturan adat dan tuturan suci lainnya dipakai untuk kepentingan politik pragmatis Pilkada dan penyelenggaraaan berbangsa dan bernegara pada umumnya yang tidak memenuhi syarat “rasha keadilan’.

Buat rekan yang tergoyah, yang pilihannya kalah dan mungkin dalam penyelengggaraan kepemimpinan baru selanjutnya digeser atau digusur baiklah kita menikmati beberapa penggalan modifikasi puisi Bertold Biecht berikut Ada seorang kawan bilang:
Sekarang setelak sekian 1ama membanting tulang Kita malah terjerumus dalam kesukaran Yang lebih parah dari pada awal perjuangan

Makin sedikit kawan kita

Makin tak keruan tutur kata dan tindakan kita

Apakah kita hanyalah yang tersisa

Tunggulah terlempar keluar dari Nusantara.

Baca juga  artikel lainya mengenai  Chandra Ekajaya yang tidak kalah menarik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *